HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Penulis tertarik mengangkat kasus perpecahan
kekuasaan didalam Partai Golongan Karya (Golkar) ini dikarenakan kasus didalam
Partai Golongan Karya (Golkar) ini merupakan suatu permasalahan yang dapat berdampak
pada Partai Politik ini hancur mengakibatkan penurunan dan juga dapat
mengakibatkan meluasnya perpecahan kepada partai politik yang lainnya.

Konflik didalam Musyawarah Nasional Partai Golongan
Karya (Golkar) ini  merupakan konflik
terbesar dikarenakan melibatkan petinggi – petinggi Partai Golongan Karya
(Golkar) tersebut. Kasus ini berawal dari tidak adanya persetujuan dari kubu
Agung Laksono terhadap Musyawarah Nasional yang diadakan di Bali oleh kubu
Aburizal Bakrie dimana kubu Agung Laksono ingin maju menjadi ketua umum Partai
Golongan Karya (Golkar), anggapan tersebut berujung dengan diadakannya
musyawarah nasional di Jakarta dengan kubu Agung Laksono

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dalam konflik musyawarah nasional Partai Golongan
Karya (Golkar) kedua pihak kubu melaporkan hasil musyawarah nasional tersebut
kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Dan juga dari kubu
pihak Aburizal Bakrie membawa konflik ini kepada Mahkamah Agung. Ada dari
beberapa kader – kader yang kurang menyetujui hasil dari Musyawarah Nasional di
Bali yang menyatakan bahwa Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum dan
Idrus Marham terpilih sebagai sekretaris jenderal secara aklamasi yang menurut
kader – kader tidaklah demokrasi. Berbeda dari pihak kubu Agung Laksono yang
melakukan

Musyawarah
Nasional di Jakarta secara demokrasi yaitu melalui pemungutan suara.

Namun dari hasil keputusan Mahkamah Agung menyatakan
bahwa kubu dari pihak Aburizal Bakrie menang dalam musyawarah nasional di Bali,
sedangkan kubu dari pihak Agung Laksono kalah dalam perpecahan didalam Partai
Golongan Karya (Golkar). Akan tetapi, kubu dari pihak Agung Laksono tidak
menerima kekalahan tersebut. Petinggi – petinggi partai memberikan masukan
kepada kedua belah pihak harus lebih memikirkan nasib masa depan dari Partai
Golongan Karya (Golkar) tersebut, dikarenakan pilkada serempak harus sudah
direncanakan karena mengingat pada bulan Oktober 2014 akan diadakan dan juga
Musyawarah Nasional berikutnya. Semua yang dilakukan harus memikirkan
kedepannya tentang nasib masa depan Partai Golongan Karya (Golkar) ini, menurut
beberapa pengamat Partai Golongan Karya (Golkar) seharusnya sudah bisa
menyelesaikan masalah ini mengingat Partai Golongan Karya (Golkar) ini telah
kalah dalam koalisi Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden sehingga Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan partai
yang oposisi dalam pemerintahan, sangat disayangkan apabila perpecahan dalam
konflik internal Partai Golongan Karya (Golkar) dapat dimanfaatkan oleh
eksternal Partai Golongan Karya (Golkar) yang notabene pemerintahan sekarang
ini dipimpin oleh partai penguasa yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) yang bisa memungkinkan untuk mengambil kesempatan dari Partai Golongan
Karya (Golkar) agar bisa memenangkan Pemilihan Umum (PEMILU) periode
berikutnya. Jadi masing – masing kubu sudah harus tidak mementingkan ke-egoisan
dalam memperebutkan kekuasaannya .

Dalam hal ini pemerintah terlalu ikut campur kedalam
konflik  internal Partai Golongan Karya
(Golkar) yang mengakibatkan semakin tambah rumitnya masalah perpecahan didalam
Partai Golongan Karya (Golkar), sehingga pemerintah mempunyai andil yang besar
dalam suatu partai politik, lebih baik didalam konflik internal partai politik
tersebut akan lebih baik diselesaikan oleh orang – orang didalam internal
partai politik itu sendiri. Pemerintah disebut SBY seharusnya menyelesaikan
masalah dengan merujuk pada UU Partai Politik. Ini terkait bagaimana
penyelesaian konflik di tubuh partai yang harus diselesaikan oleh pihak
internal dengan mekanisme masing-masing, termasuk sesuai AD/ART tiap parpol.1
Mengapa demikian, dikarenakan dalam konflik permasalahan perpecahan didalam
Partai Golongan Karya (Golkar) ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manuasia
(Menkum HAM) yang beberapa kali telah mengeluarkan surat keputusan atau SK
tentang kepengurusan  yang sah dari
Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam hal ini Partai Golongan Karya (Golkar)
adalah pihak kubu Aburizal Bakrie dan pihak kubu Agung Laksono.

 

Pada
tahun 2014 menjelang Musyawarah Nasional partai politik Golongan Karya
(Golkar)  yang terpecah dari kubu
Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Ketua umum Aburizal Bakrie melawan
Agung Laksono yang membentuk Presidium Penyelamat Partai Golongan Karya
(Golkar) dan mengambil alih kepemimpinan Partai Golongan Karya (Golkar), Agung
Laksono memimpin Presidium Penyelamat Partai Golongan Karya (Golkar)  yang beranggotakan sejumlah calon ketua umum
Partai Golongan Karya (Golkar)  seperti
Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang
Kartasasmita. Sedangkan di kubu Aburizal Bakrie menegaskan Musyawarah Nasional
Golongan Karya (Golkar) tetap di gelar 30 November 2014 di Bali yang mendapat
dukungan dari Sekertaris Jenderal Idrus Marham, wakil ketua umum Fadel Muhammad,
wakil ketua umum Sharif Cicip Sutarjo, Wakil ketua umum Theo L sambuaga. Selain
itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih membahas pengurusan yang di
ajukan dua kubu di Partai Golongan Karya (Golkar), dari kedua kubu masing –
masing menggelar Musyawah Nasional. Kubu Aburizal Bakrie menggelar Musyawarah
nasional Partai Golongan Karya (Golkar) di Bali pada tanggal 30 November 2014 –
3 Desember 2014 di Bali. Sedangkan, kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan
Agung Gumiwang Kartasasmita menggelar Musyawarah Nasional pada tanggal 6
Desember 2014 – 8 Desember 2014 di Jakarta. Dan pada waktu itu di Bali Aburizal
Bakrie Terpilih secara Aklamasi, sedangkan di Jakarta Agung Laksono terpilih
menjadi ketua umum melalui pemungutan suara.

Sekelompok
orang yang mengatasnamakam Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) yang di
pimpin oleh Yorrys Raweyai  memberikan
tuntutan agar membubarkan rapat pleno yang di pimpin oleh Aburizal Bakrie
sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Angkatan Muda Partai
Golongan Karya  (AMPG) meminta agar
keputusan Musyawarah Nasional IX yang telah ditetapkan pada 30 November 2014
dibatalkan dan meminta Nurdin Halid, Ali Muchtar Ngabalin dan Fadel Muhammad
untuk bertanggung jawab atas terselenggaranya Musyawarah Nasional tersebut.

1 https://news.detik.com/berita/d-3163079/ini-kata-sby-penyebab-konflik-di-partai-golkar-dan-ppp-jadi-berlarut-larut

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out